UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak

hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara

luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan

yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman

penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial

dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas

tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar

1945;

2

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

KORUPSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai

berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga

rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal

angka 1 Undang-undang ini.

2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,

dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan

unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undangundang

Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri

atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat

sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan

kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara

negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan

dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima

pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan

maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan

kepadanya untuk diadili; atau

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan

menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan

maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan

diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada

pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima

pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf

b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1).

4

Pasal 7

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan

paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan,

atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan

bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat

membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan

negara dalam keadaan perang;

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau

penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan

curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan

Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat

membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang

keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang

sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang

yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional

Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau

orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan

umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan

sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena

jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil

atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan

perbuatan tersebut.

5

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima

puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang

diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau

untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar

yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan

paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00

(tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai

negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak

dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk

meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang

dikuasai karena jabatannya; atau

b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan,

atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar

tersebut; atau

c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan,

atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar

tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui

atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau

yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut

ada hubungan dengan jabatannya.

6

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah

atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji

tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan

kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah,

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan

sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

kewajibannya;

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut

diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk

diadili;

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan,

menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa

hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat

yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan

kepada pengadilan untuk diadili;

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang

memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan

potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu

menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran

kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau

kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang

kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan

utang;

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu

menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau

penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya,

padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu

menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya

terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan,

telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya

bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan;

atau

7

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun

tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan,

pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan,

untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau

mengawasinya.

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal

12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal

10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi

yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp

5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan

pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya

dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap

dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut

umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah).

8

Pasal 12 C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak

berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya

kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh)

hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan

wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau

milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undangundang

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi

Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat

diperoleh dari :

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima,

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa

dengan itu; dan

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat,

dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa

bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik

apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang

berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda,

angka, atau perforasi yang memiliki makna.

5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal

37 A dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2)

dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi

"keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan

baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh

9

pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak

terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak

melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak

melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut

dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan

bahwa dakwaan tidak terbukti.

b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan

ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus

dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat

(3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah

sebagai berikut:

Pasal 37 A

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta

bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta

benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai

hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan

yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber

penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat

bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak

pidana korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14,

Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5

sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut

umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni

Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

10

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan

pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana

korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,

Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib

membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum

didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak

pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari

tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh

atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan

tuntutannya pada perkara pokok.

(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada

saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat

diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa

pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam

ayat (4).

(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala

tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta

benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus

ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga

atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum

dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap

terpidana dan atau ahli warisnya.

11

7. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai

Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang

diletakkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya

berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A

(1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana

penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan

ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan

Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal

7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi

yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini

diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum

pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari

Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.

8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni

Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

9.

Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210,

Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal

419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana jis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

12

Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang

Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh

Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab

Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap

Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 21 Nopember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

13

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSII.

I. UMUM

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang

berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undangundang

tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan

Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang

Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan

hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum

berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara

sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara,

tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat

secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara

luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus

dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem

pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran,

dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu

diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah

yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain

diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga

diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan,

dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau

14

yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung

elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram,

teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau

informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat

dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang

di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam

secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,

foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan

sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap

penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak

melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang

gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang

diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal

16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan

gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan

atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan

atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak

pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau

ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk

kuasanya untuk mewakili negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru

mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana

korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan

bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan

Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai

dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

15

Pasal I

Angka 1

Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah

keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku

tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan

terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan

bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial

yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan

pengulangan tindak pidana korupsi.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah

penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian

"penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal

berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

16

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi

jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf I

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12 A

17

Cukup jelas

Pasal 12 B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian

dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount),

komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar

negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau

tanpa sarana elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12 C

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 26 A

Huruf a

Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang

disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM)

atau Write Once Read Many (WORM).

Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam

ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data

interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Huruf b

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 37

Ayat (1)

Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian

terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan

hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang

18

berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)

dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut

undang-undang (negatief wettelijk).

Pasal 37 A

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 38 A

Cukup jelas

Pasal 38 B

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang

dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga

berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal

14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai

dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut

dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan

prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah

alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa

dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan

pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pasal 38 C

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa

keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang

menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari

tindak pidana korupsi.

Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh

kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk

melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya

terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan

memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada

19

Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah

berlakunya Undang-undang tersebut.

Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya

untuk mewakili negara.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4150

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2012

 TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, antara lain mengatur mengenai ketentuan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2005 dan paling lambat selesai Tahun Anggaran 2009; b. bahwa dalam kenyataannya setelah dilakukan evaluasi sampai dengan Tahun Anggaran 2009 masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tetapi belum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang . . .

SALINAN

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

6. Peraturan . . .

- 3 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743), diubah sebagai berikut:

1. Penjelasan . . .

- 4 -

1. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi setelah dilakukan verifikasi dan validasi.

(2) Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memperhatikan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap atau masa kerja sebagai tenaga honorer, dengan ketentuan:

a. usia . . .

- 5 -

a. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun; dan

b. bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota setempat berdasarkan kriteria yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(4) Tenaga ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan oleh negara tetapi tidak tersedia di kalangan Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria:

a. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun; dan

b. telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada 1 Januari 2006.

(5) Pengangkatan tenaga ahli tertentu/khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas persetujuan prinsip menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(6) Pengangkatan Dokter dan tenaga ahli tertentu/khusus menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dilakukan sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

4. Ketentuan . . .

- 6 -

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pengangkatan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara mulai formasi Tahun Anggaran 2005 sampai dengan formasi Tahun Anggaran 2012.

(2) Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk formasi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

(3) Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

(2) Seleksi . . .

- 7 -

(2) Seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dengan materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar dilakukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(4) Pelaksanaan ujian tertulis di lingkungan instansi pusat dan provinsi dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing, sedangkan untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsinya.

(5) Penentuan kelulusan bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara atas pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan memperhatikan pendapat dari konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

(6) Pengumuman . . .

- 8 -

(6) Pengumuman kelulusan ujian tertulis kompetensi dasar dilakukan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan nilai hasil ujian yang diolah oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri dan mempertimbangkan masa pengabdian tenaga honorer yang bersangkutan.

(7) Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian tertulis kompetensi dasar dilakukan tes kompetensi bidang (profesi) dengan mempertimbangkan dedikasi ditetapkan oleh masing-masing instansi berdasarkan materi ujian dari instansi pembina jabatan fungsional.

(8) Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan redistribusi serta kemampuan keuangan negara atas pendapat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(9) Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Mei 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 antara lain ditentukan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2005 dan paling lambat selesai Tahun Anggaran 2009 dengan prioritas tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bahwa dalam kenyataannya setelah dilakukan evaluasi sampai dengan Tahun Anggaran 2009 masih terdapat tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tetapi belum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tentang perlakuan bagi tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk . . .

- 2 -

Untuk menghargai masa pengabdian tenaga honorer dengan tetap menjamin kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah maka pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil akan dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi setelah dilakukan verifikasi dan validasi bagi tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan seleksi ujian tertulis sesama tenaga honorer yang dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Untuk memetakan jumlah tenaga honorer yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagai dasar untuk melakukan pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah.

Adapun tenaga honorer dimaksud terdiri dari:

a. Kategori I

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus; berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.

b. Kategori . . .

- 3 -

b. Kategori II

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.

Peraturan Pemerintah ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 yang akan dijadikan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan tenaga honorer yang dinyatakan memenuhi syarat, baik syarat administratif maupun syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (2)

Huruf a

Penentuan usia dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil:

a. bagi . . .

- 4 -

a. bagi tenaga honorer yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2012; dan

b. bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2013 dan formasi Tahun Anggaran 2014,

berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006.

Huruf b

Penentuan masa kerja dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil:

a. bagi tenaga honorer yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2012; dan

b. bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2013 dan formasi Tahun Anggaran 2014,

mempunyai . . .

- 5 -

mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil masih bekerja secara terus-menerus.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi tenaga honorer yang memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5 . . .

- 6 -

Angka 5

Pasal 6A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5318

UNDANG-UNDANG REPUBLK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

1 / 16

UNDANG-UNDANG REPUBLK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 1999

TENTANG

PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS

DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan

negara untuk mencapai cita2 perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya

secara sungguh2 dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas2 penyelenggaraan negara.

c. bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar Penyelenggara Negara

melainkan juga antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi2 kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan

landasan hukum untuk pencegahannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk

Undang-undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI

KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau

yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara

2 / 16

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang mentaati asas2 umum

penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi,dan nepotisme, serta perbuatan tercela

lainnya.

3. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

4. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau

antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.

5. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang

menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan

negara.

6. Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan,

kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme.

7. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah

lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan

Penyeienggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

3 / 16

BAB II

PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

3. Menteri;

4. Gubernur;

5. Hakim;

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

BAB III

ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA

Pasal 3

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;

2. Asas Tertib Penyelenggaraen Negara;

3. Asas Kepentingan Umum;

4. Asas Keterbukaan;

5. Asas Proporsionalitas;

6. Asas Profesionalitas; dan

7. Asas Akuntabilitas.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 4

Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk :

1. menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

2. menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan

kritik masyarakat;

3. menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya; dan

4. mendapatkan hak2 lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;

4 / 16

2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;

3. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;

4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;

5. melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan;

6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan

tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Dan tidak

mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; dan

7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Hak dan kewajiban Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Deser 1945 dan peraturan perundangundangan

yang berlaku.

BAB V

HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 7

(1) Hubungan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati norma2 kelembagaan,

kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(2) Hubungan antar-Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpegang

teguh pada asas2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan peraturan perundangundangan

yang berlaku.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab

masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

(2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang

teguh pada asas2 umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam

bentuk :

a. hak mencari. memperoleh. dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;

b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;

C. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan

Penyelenggara Negara; dan

5 / 16

d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor,

saksi; dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KOMISI PEMERIKSA

Pasal 10

Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,

Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa.

Pasal 11

Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan lembaga independen yang

bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara.

Pasal 12

(1) Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam

penyelenggaraan negara.

(2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Pemeriksa dapat

melakukan kerja sama dengan lembaga2 terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 13

(1) Keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan

Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

seorang calon anggota serendah-rendahnya berumur 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya

berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun.

(2) Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan dalam hal:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; dan

C. tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(3) Anggota Komisi Pemeriksa diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir

masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian anggota Komisi

Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

6 / 16

Pemerintah.

Pasal 15

(1) Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, 4 (empat)

orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang Anggota yang

terbagi dalam 4 (empat)Subkomisi.

(2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari para anggota berdasarkan

musyawarah mufakat.

(3) Empat Subkomisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

a. Subkomisi Eksekutif;

b. Subkomisi Legislatif:

c. Subkomisi Yudikatif; dan

d. Subkomisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

(4) Masing2 Anggota Subkomisi sebagaimana dimaksud dalam (2) ayat (3) diangkat sesuai dengan

keahliannya dan bekerja secara kolegial.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat Jenderal.

(6) Komisi Perneriksa berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

(7) Wilayah kerja Komisi Pemeriksa meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(8) Komisi Pemeriksa membentuk Komisi Pemeriksa di daerah yang ditetapkan dengan

Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa mengucapkan

sumpah atau janji sesuai dengan agamanya, yang berbunyi sbb. : )

"Saya bersumpah atau berianji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini

dengan sungguh2, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, dan golongan

dari Penyelenggara Negara yang saya periksa, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaikbaiknya,

serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan

negara".

"Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas

dan wewenang saya ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu

janji atau pemberian".

"Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai

Dasar Negara, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lain

yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

7 / 16

Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan di hadapan Presiden.

Pasal 17

(1) Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan

terhadap kekayaan Penyelenggara Negara.

(2) Tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan Penyelenggara Negara;

b. meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi

Pemerintah tentang dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dari para Penyelenggara Negara;

C. melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan Penyelenggara Negara

berdasarkan petunjuk adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap Penyelenggara Negara ybs.;

d. mencari dan memperoleh bukti2, menghadirkan saksi2 untuk penyelidikan Penyelenggara Negara

yang diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau meminta dokumen2 dari pihak2 yang terkait

dengan penyelidikan harta kekayaan Penyelenggara Negara ybs.;

e. jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan

Penyelenggara Negara yang diduga diperoleh dari korupsi, kolusi, atau nepotisme selama menjabat

sebagai Penyelenggara Negara, juga meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tsb sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

sebelum, selama, dan setelah ybs menjabat.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksan kekayaan penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Hasil perneriksaan Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Khusus hasil perneriksaan atas kekayaan Penyelenggara negara yang dilakukan oleh Subkomisi

Yudikatif, juga disampaikan kepada Mahkamah Agung.

(3) Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan petunjuk adanya

korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tsb disampaikan kepada instansi yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ditindaklanjuti.

Pasal 19

(1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa dilakukan oleh

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

8 / 16

S A N K S I

Pasal 20

(1) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka

1, 2, 3, 4, 5, atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

yang berlaku.

(2) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angKa

4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 21

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling

lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 22

Setiap Penyeienggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling

lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak undang-undang ini mulai berlaku, setiap

Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia

dilakukan perneriksaan terhadap kekayannya sesuaidengan ketentuan dalam undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Undang-undang ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang

ini dengan penempatannya dalam Lembara Negara R.I.

Disahkan di Jakarta

9 / 16

Pada tanggal 19 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA RI

ttd.

PROF. DR. H. MULADI S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 75

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN

BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

U M U M

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini

secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang

sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ‹alah semangat para Penyelenggara

Negara dan pernimpin pemerintahan.

Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan

fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu

terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu, masyarakat pun belum sepenuhnya

berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang

politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara

yang lebih menguntungkankelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi,

dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyeienggara Negara,

antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga,

kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

10 / 16

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan

kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat. Kesamaan visi,

persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki

terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya, yang dilaksanakan

secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana

diamanatkan oieh Ketetapan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang ini memuat tentang kegentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan

penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada

para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang ini merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sasaran pokok undangundang

ini adalah para Penyelenggara Negara yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi

Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara, dan

atau pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyeienggaraan negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,

dalam undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas

kepastian hukum, asas tertib penyeienggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas

proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Pengaturan tentang peren serta masyarakat dalam undangundang ini dimaksud untuk memberdayakan

masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi, dan nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat diharapkan dapat lebih

bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara dengan tetap

mnenaati rambu-rambu hukum yang berlaku.

Agar undang-undang ini dapat mencapai sasaran secara efektif maka diatur pembentukan Komisi

Pemeriksa yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara

sebelum, selama, dan setelah menjabat, termasuk meminta keterangan baik dari mantan pejabat negara,

keluarga dan kroninya, maupun para pengusaha, dengan tetap memperhatikan prinsip praduqa tak

bersalah dan hak-hak asasi manusia. Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur

Pemerintah dan masyarakat mencerminkan independensi atau kemandirian dari lembaga ini.

Undang-undang ini mengatur pula kewajiban para Penyelenggara Negara, antara lain mengumumkan dan

melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Ketentuan tentang sanksi dalam undangundang

ini berlaku bagi Penyelenggara Negara, masyarakat, dan Komisi Pemeriksa sebagai upaya

prefentif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya ketentuan tentang asas-asas urnum

penyelenggaraan negara, hak, dan kewajiban Penyelenggara Negara, dan ketentuan lainnya sehingga

dapat diharapkan memperkuat norma kelembagaan, moralitas individu dan sosial.

11 / 16

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Angka 1 s/d Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan "Gubernur" adalah wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "Hakim" dalam ketentuan ini meliputi Hakim di semua tingkatan Pengadilan.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "Pejabat Negara yang lain" dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan

Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,

Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikotamadya.

Angka 7

Yang dimaksud dengan "Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan

wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan

nepotisme, yang meliputi :

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan usaha Milik Negara dan Badan Usaha

Milik Daerah;

2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

4. Pejabat Eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

5. Jaksa;

6. Penyidik;

7. Panitera Pengadilan; dan

8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Pasal 3

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara

Negara.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan

keteraturan, keseraslan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenqgara Negara.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umurn" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum

dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

12 / 16

Angka 4

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrirninatif tentang penyeienggaraan negara

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara

hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang

beriandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 7

Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan hak Penyelenggara Negara yang ditentukan dalam pasal ini sesuai dengan ketentuan Pasal

27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal Penyelenggara Negara dijabat oieh anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, maka terhadap pejabat tersebut berlaku ketentuan dalam undang-undang ini.

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Apabila Penyelenggara Negara dengan sengaja menghalang-halangi dalam pendataan kekayaannya,

maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Apabila Penyelenggara Negara.yang didata kekayaannya oleh komisi Pemeriksa dengan sengaja

memberikan keterangan yang tidak benar, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Angka 5

cukup jelas

Angka 6

cukup jelas

13 / 16

Angka 7

cukup jelas

Pasal 6

yang dimaksud dengan "hak dan kewajiban Penyelenggara Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

UUD 1945" adalah hak dan kewajiban yang dilaksanakan dengan memelihara budi pekerti kemanusiaan

yang lubur dan memegang teguh ciri-ciri morai rakyat vang luhur.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah peran aktif masyarakat untuk ikut

serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang

dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat (1) huruf d angka 2) merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat yang oieh undangundang

ini diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi

pelapor, saksi, atau saksi ahli.

Apabila oieh pihak yang berwenang dipanggif sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli dengan sengaia

tidak hadir, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara,

namun hak tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

vang memberikan batasan untuk masalah-masalah tertentu dijamin kerahasiaannya, antara lain yang

dijamin oleh Undang-undang tentang Pos dan Undang-undang tentang Perbankan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan lembaga independen" dalam pasal ini adalah lembaga yang dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga

14 / 16

negara lainnya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa dalam ketentuan ini, harus berjumlah ganjil. Hal ini dimaksudkan

untuk dapat mengambil keputusan dengan suara terbanyak apabila tidak dapat dicapai pengambilan

keputusan dengan musyawarah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Untuk mendapatkan hasil perneriksaan yang dapat dipertanggungiawabkan. anggota sub-subkornisi harus

berintegritas tinggi, memiliki keahlian, dan profesiopal di bidangnya.

Dalam hal terdapat dugaan adanya keterlibatan pihak, lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha

dalam praktek korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka terhadap mereka dikenakan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Sekretariat Jenderal bertugas membantu di bidang pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan

tugas Komisi Pemeriksa.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Pembentukan Komisi Pemeriksa di daerah dimaksudkan untuk membantu tugas Komisi Pemeriksa di

daerah, Keanggotaan Komisi Pemeriksa daerah perlu terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari

15 / 16

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Ketentuan ayat (2) ini pada dasarnya berlaku pula bagi Komisi Pemeriksa di daerah.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mempertegas atau menegaskan perbedaan yang mendasar

antara tugas Komisi Pernmeriksa selaku pemeriksa harta kekayaan Penyelenggara Negara dan fungsi

Kepolisian dan Kejaksaan. Fungsi perneriksaan yang dilakukan oieh Komisi Pemeriksa sebelum seseorang

diangkat selaku Pejabat Negara adalah bersifat pendataan, sedangkan permeriksaan yang dilakukan

sesudah Pejabat Negara selesai menjalankan jabatannya bersifat evaluasi

untuk menentukan ada atau tidaknya petuniuk tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Yang dimaksud dengan "petunjuk" dalam pasal ini adalah fakta-fakta atau data yang menunjukkan adanya

unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3851